Lahirnya Gagasan Demokrasi Terpimpin

Oleh : R. Djadi Darmowijono


Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, keadaan Indonesia tidak jauh berbeda dengan sekarang. Negara belum bisa dikatakan mencapai stabilitas yang kuat. Keadaan yang bergulir pasca proklamasi adalah keadaan yang benar-benar dihidupi oleh seringnya terjadi pergantian kabinet. Partai-partai Oposisi dijalankan hanya untuk menjatuhkan lawan politik lalu menggantikannya, sehingga Nampak pada masa itu pernyatan publik bermunculan, dengan seruan bahwa “oposisi” hanyalah “hobi” iseng belaka. Keadaan ini menimbulkan akibat-akibat buruk, seperti :
  1. Lemahnya kedudukan Indonesia di forum politik Internasional
  2. Pembangunan terhambat, karena seringkali terjadi pergantian program pemerintah, bahkan pergantian program tersebut sangat berlawanan dengan program yang semula, dan disisi lainnya antara program berlawanan atau bertentangan dengan yang dilaksanakan.
Banyak yang menyebutkan bahwa keadaan Indonesia pada saat itu disebabkan oleh berubahnya pola pikir menuju Free fight liberalism, yang akhirnya justru menyebabkan keadaan yang terpecah belah, menimbulkan sistem multipartai. Pada saat itu Bung Karno tampil menentang praktik kepartaian model liberal tersebut. Menurut Bung Karno, masyarakat yang terpecah belah, akan sangat sukar untuk membangun, apalagi menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Belajar dari keadaan tersebut, munculah ide dari Bung Karno untuk membongkar sistem demokrasi liberal beserta Ultra multy party System-nya. Perjalanan Bung Karno untuk pembongkaran tersebut diupayakan sejak tahun 1956, yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap Pertama :
Mengajukan pandangan untuk Pembubaran semua partai. Upaya ini dilakukan pada tanggal 28 oktober 1956. Bung Karno memiliki suatu impian yang besar mengenai, satu “dream world of no party system”. Ketika itu reaksi partai-partai politik menolak keras usulan tersebut.

Tahap Kedua :
Bung Karno pada tanggal 21 pebruari 1957 mengeluarkan konsepsi, yaitu untuk membentuk satu kabinet “Gotong Royong” dengan tak pandang bulu dari semua partai yang ada wakilnya di Parlemen. Sedangkan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional sebagai pencerminan masyarakat (Parlemen adalah pencerminan daripada masyarakat) didudukkan sebagai backing. Namun usaha inipun tidak berhasil.

Tahap ketiga :
Pada saat ini, timbul pemikiran untuk membentuk kabinet kerja plus Dewan Nasional yang bertindak sebagai penasihat, sedangkan yang menentukan adalah parlemen. Artinya Kabinet tetap bertanggung jawab kepada parlemen.

Ide untuk memberantas liberalisme/demokrasi parlementer menuju demokrasi baru dikemukakan dengan dasar romantik atas cita-cita perjuangan kemerdekaan rakyat semasa penjajahan. Menurut Bung Karno, dalam gerakan kemerdekaan di masa lampau, pergerakan bukan hanya sekedar pergerakan demokrasi politik, tapi pergerakan mesti pula bertanggung jawab dalam mewujudkan demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. (demokrasi total atau demokrasi bulat).

Bung Karno, dengan merujuk pada tulisannya Tahun 1933, menyatakan : “demokrasi sekarang itu (baca : demokrasi parlementer) sebenarnya adalah suatu alat kapitalisme, suatu kedok dari diktatur kapitalisme. Demokrasi yang sedemikian itu harus kita lemparkan dalam samudra. “demokrasi” yang begitu hanyalah demokrasi parlemen saja, demokrasi politik saja. Demokrasi ekonomi, kerakyatan ekonomi, kesama rasa sama rata ekonomi tidak ada, tidak ada pun bau-baunya sedikit juga. Demokrasi kita haruslah demokrasi baru”.

Dalam pidato 17 agustus 1957, Presiden menyatakan : “Berilah bangsa kita satu demokrasi yang tidak liar. Berilah bangsa kita satu demokrasi met leiderschap kearah keadilan sosial. Berilah bangsa kita satu demokrasi terpimpin”

Sejak saat itu, timbul suatu kebutuhan untuk memberikan satu landasan hukum yang lebih tegas lagi, suatu landasan konstitusional bagi gagasan demokrasi terpimpin itu. Setelah berkali-kali ditinjau secara mendalam oleh Dewan Nasional dan Kabinet Karya, pula oleh seminar Pancasila di Yogyakarta dan lain-lain golongan di masyarakat, maka dianggaplah bahwa UUD 1945, yakni hanya UUD Proklamasi atau semangat Hukum Revolusi saja yang bisa memberikan landasan kuat dan tepat untuk melaksanakan Demokrasi terpimpin itu.

Kebetulan sejak tanggal 10 nopember 1956, Konstituante yang berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1955, sedang bersidang di Bandung. Majelis Konstituante yang jumlah anggotanya dua kali dari jumlah DPR tidak kunjung dapat mengambil suatu keputusan . Konstituante pada saat itu macet disebabkan karena banyaknya perbedaan pendapat mengenai dasar Negara kembali : Apakah Negara Pancasila atau Negara Islam? Malahan lebih terlihat gejala dimana suasana dalam gedung konstituante dan luar gedung hampir menghadirkan riuh yang sama. Di luar gedung, gerak masyarakat telah menunjukkan tanda-tanda dinamika revolusi.

Dan pada saat itulah maka Presiden dan pemerintah pada tanggal 22 April 1959 menganjurkan kepada Majelis Konstituante untuk kembali saja kepada UUD 1945.

Kita sekalian mengetahui, bahwa anjuran ini masih tetap tidak memperoleh keputusan dari sidang Konstituante. Sehingga ancaman dari keadaan-keadaan luar biasa yang laten dan membahayakan ketatanegaraan, persatuan dan keselamatan Negara niscaya akan terjadi. Ditambah pula fraksi-fraksi dari partai yang memiliki suara besar di parlemen, seperti PNI, PKI dan NU, serta didukung oleh Gerakan Pembela Pancasila dan lain-lain yang pro anjuran Presiden kembali ke UUD 1945, menyebabkan keadaan sidang konstituante tidak bisa berjalan akibat tidak tercapainya quorum.

Pada saat itu, timbulah pernyataan dari ahli-ahli hukum bahwa Negara dalam keadaan darurat atau nood toestand (staatsnoodrecht), maka dengan berpegang pada landasan Staatsnoodrecht, akhirnya pada tanggal 5 juli 1959 Bung Karno mengambil alih keputusan dengan dua poin penting, yaitu :
  • Membubarkan konstituante
  • Mendekritkan kembali UUD Proklamasi dan revolusi kita.
Penggunaan istilah “Dekrit”, sebenarnya berasal dari kesepakatan panitia 7 yang terdiri dari P.M. Juanda, Kasad Djend. Nasution, Mr. Wirjono, Mr. H. Moh. Yamin, Mr. Tamzil, Maengkom dan Dr. H. Roeslan Abdulgani. Sedangkan istilah “dekrit” diambil dari hasil seminar Pancasila di Yogyakarta. Karena itu presiden mengatakan bahwa dekrit adalah bahasa rakyat, bahasa revolusi. Pada waktu itu ada beberapa nama lain yang disediakan untuk menamai keputusan Presiden itu, yaitu “penetapan presiden”, malahan ada pula yang mengusulkan nama “hantaman presiden”.

Memang revolusi mempunyai bahasa sendiri, misalnya Holopis Kuntul Baris, Hantam Kromo, Setan Individualisme, dan lain sebagainya seperti tercantum dalam Tubapin halaman 130 alinea 3 dari bawah, terdapat keadaan dimana kalanya Bung Karno dibawa hanyut oleh pujangga italia Dante Alighieri dari abad ke-XV yang menulis buku “Divina Commedia”. Karya Dante itu, adalah karya yang menggambarkan penghidupan manusia diatas toneel ketuhanan. Disitu dikatakan siapa yang ingin ke paradise (surga) mesti pandai keluar dari neraka (inferno). Tetapi saat perjalanan dari Inferno masuk ke Paradiso mesti melaui jalan Purgaturio (Tempat Pensucian). Berikut adalah kutipannya Tubapin halaman 130 :
“Saya tidak tahu apakah saudara pernah membaca Dante. Dante Alieghieri, penulis Italia hampir tujuh abad yang lalu. Di dalam karyanya yang berjudul “Divina Commedia” Ia melukiskan perjalanannya dari neraka, melalui tempat pensucian, lalu mencapai surga : dari Inferno, melalui Purgatorio, ke Paradiso.

Ia menderita segala macam penderitaan didalam neraka (Inferno), kemudian melalui dan mengalami segala macam pencucian di tempat pensucian (Purgatorio), dan akhirnya sesudah suci, ia mencapai surga (Paradiso)

Saya merasa seperti Dante dalam “Divina Commedia” itu. Saya merasa, bahwa Revolusi kita inipun menderita siksaan segala macam setannya neraka, segalam macam penderitaannya Inferno, dan kemudian, dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kini sedang mengalami pensucian, agar nanti kita bisa memasuki Surga. Kini kita sedang dalam Purgatorio, sedang dalam proses pencucian, dicuci dari segala kekotoran, sedang dalam Louterngsproces dalam segala hal, agar nanti jika kita sudah tercuci, sudah “gelouterd”, kita dapat kebahagiaan Paradiso-nya masyrakat adil dan makmur.

Setan liberalisme, setan federalisme, setan individualisme, setan sukuisme, setan golonganisme, setan penyelewenngan, setan korupsi, setan sistem multi partai, setan pemberontakan, segala macam setan telah menerkam kita di dalam inferno itu, dan sekarang kita mengalami Purgatorio di segala lapangan.

Herorientasi, herordening, retooling, reshaping, remaking, itu semuanya adalah Purgotorio yang perlu, agar supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita diatas relnya Revolusi, menuju kepada tujuan Revolusi”

Adapun isi Dekrit tersebut selengkapnya sebagai berikut :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMATERTINGGI ANGKATAN PERANG.


Dengan ini menyatakan dengan khidmat:
Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara; Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,


KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMATERTINGGI ANGKATAN PERANG.


Menetapkan pembubaran Konstitutante:
Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.



Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Juli 1959.

Atas nama Rakyat Indonesia :
Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang,
SOEKARNO.



Fakta pertama dan kedua dari dekrit tersebut telah kita ketahui. Fakta lain ialah bahwa kemudian timbul ribuan tilgram yang meminta supaya didekritkan saja UUD 1945. Kawat itu banyaknya 3 koper besar-besar. Pada waktu itu suasana betul-betul panas, semua minta supaya Bung Karno mendekritkan saja kembali ke-UUD 1945. Inilah fakta ketiga dan keempat.

Konsiderans kelima ini merupakan satu kebijaksanaan, karena Bung Karno menganggap bahwa antara golongan Islam dan golongan Pancasila tidak ada kontradiksi yang antagonis, sehingga masih dapat dipertemukan dengan kata-kata menjiwai dan “suatu rangkaian kesatuan”. Perkataan ini secara Juridisch-staatsrechttelijk tidak dapat diterangkan, sebab ini bukan “een staatsrecht-product” tetapi ini adalah “een politiek product”. Pokoknya kita harus mempersatukan diri dan mengajak golongan Islam.

Isi dari konsiderans ini yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta” menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, perwujudan daripada realisasinya tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam UUD pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untukberibadat menurut agamanya dan kepercayannya”

Dalam hubungan “menjamin kemerdekaan beragama” ini maka Negara kita mempunyai Departemen Agama. Departemen Agama adalah aparatur Negara yang tugasnya menyuburkan kehidupan Agama. Menyuburkan Agama, tidak membenarkan adanya paksaan. Apakah dengan adanya Departemen Agama didalam Negara pancasila ini, Negara kita itu adalah negara Teokrasi? Jawabannya adalah tidak. Sebab baik ditinjau dari sudut islam yang tidak mengenal priesterdom, maupun ditinjau dari sudut Kristen yang menghendaki scheiding van Kerk en Staat, maka kualifikasi teokrasi terang tidak benar bagi Negara Indonesia.

Tapi sebaliknya, adalah sama tidak benarnya kualifikasi bahwa Negara kita berdasarkan Pancasila itu adalah Atheisme (ladiniyah) atau berdasarkan semata-mata kepada ajaran materialisme belaka. Sebab Negara kita terang-terang secara aktif dan dinamis “membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan Agama” demikian tugas Departemen.

Apakah Negara Pancasila ini Sekuler?
  • Jika yang hendak diartikan sekuler adalah kebalikannya daripada teokrasi, dari para prisester-regering, maka dapat dikatakan Negara Pancasila itu adalah sekuler.
  • Tetapi jika dengan perkataan sekuler hendak diartikan bahwa dalam Pancasila, Agama dan Negara tak ada hubungannya sama sekali dan secara absolute dipisahkan satu sama lain, maka teranglah bahwa Negara kita adalah bukan sekuler.
Penjelasan :
Teokrasi adalah pemerintahan Tuhan, pemerintahan kepadrian.
Di dalam Gereja Katolik kita melihat persusunan kepadrian. Ada Uskup-uskup, ada Pater-Pater.
Didalam zaman pertengahan, GerejaKatolik memegang peranan penting dalam pertumbuhan Negara. Raja-raja dinobatkan oleh Sri Paus, dengan memberikan kepada monarki-monarki tersebut suatu Goddelijkheid. Untuk ini Gereja meminta kekuasaan-kekuasaan kontroling, dan kemudian kekuasaan pelaksanaan yang mulanya bersifat Supra-Nasional. Jadi timbullah pemusatak kekuasaan keagamaan dan keduniawian dalam satu tangan yakni Gereja-Romawi.

Dalam perkembangan sejarah, disebabkan karena penyalahgunaan pemusatan kekuasaan itu, maka raja-rajamulai melepaskan diri dari kekuasaan Sri Paus. Dalam Zaman demikianlah timbul paham ketatanegaraan yang lazim disebut sekulerisme.

Sekulerisme adalah suatu istilah ketatanegaraan, sebagai lawan daripada pemerintahan Teokrasi, karena sekuler berarti pemisahan gereja dan Negara. Negara sekuler adalah Negara dimana kekuasaannya melulu ditunjukkan keduniawian, sedang soal-soal keagamaan/keakhiratan dipisahkan dari kekuasaan raja, dan mengembalikannya ke tangan Gereja.

Tegasnya : Agama Katolik dibatasi lapangan aktivitasnya menjadi hanya boleh dilapangan keibadahan rohani saja. Ini tidak berarti bahwa Negara selaku institusi politik kemudian terlepas sama sekali dari tuntutan dan pelajaran-pelajaran Agama. Islam tidak mengenal Teokrasi. Islam menghendaki hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan zonder perantaraan padri atau priester. Maka itu pula scheiding van Kerk en Staat tidak ada di dalam Islam.


Diambil dari Buku Uraian Manipol (1964) karya R. Djadji Darmowijono, Halaman 28-34, dengan beberapa perubahan.
Tags:

Sekretariat GmnI Denpasar

Bagi Kawan-Kawan Kader GmnI atau kalangan umum yang berkeingingan untuk menulis di Blog ini, bisa mengirimkan tulisan ke Email : gmni_denpasar@yahoo.co.id